Kontrak Karya Freeport 1967: Cetak Biru Ekstraksi Modern dan Hilangnya Kedaulatan Rakyat Atas Tanah Papua.

Pt.Freeport Indonesia 
Di Papua

 “Guys, ada satu pertanyaan yang gue rasa banyak orang belum pernah beneran cari jawabannya. Gimana caranya sebuah perusahaan Amerika bisa menambang emas dan tembaga terbesar di dunia di tanah Indonesia selama lebih dari setengah abad?”

Pertanyaan yang diajukan oleh narasi populer ini bukanlah sekadar gugatan skeptis seorang awam, melainkan pintu masuk untuk membongkar salah satu babak paling kompleks dalam hubungan antara negara berkembang, korporasi multinasional, dan warisan kolonialisme modern. Jawaban atas pertanyaan “bagaimana” sebuah perusahaan asing bisa menguasai tambang emas dan tembaga terbesar di dunia di Papua selama lebih dari setengah abad tidak dapat ditemukan hanya dalam angka-angka produksi atau klausul-klausul kontrak. Jawabannya, seperti dikatakan narasi tersebut, “lebih gelap dari yang kebanyakan orang kira.” Kegelapan itu bukan berarti sekadar cerita tentang eksploitasi sumber daya alam, tetapi tentang bagaimana sistem global dan domestik bersekongkol menciptakan mekanisme yang membuat ketidakadilan terstruktur tampak seperti “pembangunan.” Untuk memahami fenomena Freeport di Indonesia, kita harus merunut sejarah panjang mulai dari penemuan gunung Ertsberg pada 1936 oleh penjelajah Belanda, hingga kontrak pertama pasca-kemerdekaan, dan bagaimana kontrak itu menjadi cetak biru bagi hubungan asimetris antara korporasi dan negara.

Akar dari dominasi Freeport di Indonesia sesungguhnya sudah tertanam sejak era kolonial Belanda, meskipun saat itu laporan tentang kandungan mineral luar biasa di Pegunungan Papua diabaikan karena Perang Dunia II. Namun, fakta bahwa ekspedisi Belanda sempat mendokumentasikan potensi Ertsberg menunjukkan bahwa “penemuan” sumber daya alam di wilayah jajahan selalu dibingkai dalam logika ekstraksi untuk kepentingan pusat kekuasaan, bukan untuk kesejahteraan penduduk lokal. Ketika laporan itu “dilupakan” dan kemudian ditemukan kembali oleh Freeport pada 1960, terjadi perpindahan tongkat estafet nafsu kolonial dari Eropa ke Amerika Serikat. Freeport tidak datang sebagai penjelajah yang netral; mereka datang dengan peta lama yang digambar oleh imperialisme, dan mereka melihat tanah Papua bukan sebagai rumah bagi suku Amungme dan Kamoro, melainkan sebagai deposit mineral yang menganggur. Pada titik inilah kita mulai melihat bagaimana “penemuan” sumber daya alam selalu merupakan konstruksi politik: suatu benda disebut “sumber daya” hanya ketika ada kekuatan yang mampu mengekstraknya dan pasar yang bersedia membelinya, sementara nilai spiritual dan ekologis tanah tersebut bagi masyarakat adat dengan sengaja dinihilkan.

Momen kunci yang mengubah segalanya adalah tahun 1967. Tanggal 7 April 1967, hanya beberapa minggu setelah Soeharto secara resmi menggantikan Soekarno, Freeport menandatangani Kontrak Karya pertama dengan pemerintahan Orde Baru. Untuk memahami mengapa kontrak ini begitu “gelap,” kita harus melihat konteks kelahiran Soeharto. Indonesia saat itu sedang mengalami hiperinflasi ratusan persen, kekacauan politik pasca peristiwa 1965, dan legitimasi rezim baru yang sangat rapuh di mata dunia. Soeharto butuh dua hal sekaligus: modal asing untuk menggerakkan roda ekonomi yang terhenti, dan pengakuan internasional bahwa pemerintahannya berbeda dari nasionalisme ala Soekarno yang ekspulsif terhadap perusahaan asing. Freeport, sebagai perusahaan raksasa Amerika, adalah kendaraan sempurna untuk kedua tujuan itu. Namun, harga yang harus dibayar Indonesia sangat mahal. Kontrak Karya tersebut, yang merupakan penanaman modal asing pertama berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) yang baru lahir, memberikan Freeport hak eksklusif atas area tambang yang hampir tidak tersentuh otoritas lokal. Isi kontrak itu, jika dibaca dengan teliti, memang “bikin gue diam lama,” karena tidak hanya berisi pembebasan pajak sementara dan kemudahan repatriasi keuntungan, tetapi juga memberikan hak eksplorasi dalam radius sepuluh kilometer dari tambang dan, yang paling penting, perlindungan keamanan dari aparat negara. Dengan kata lain, negara menyerahkan sebagian kedaulatannya yaitu hak untuk mengatur wilayah, memungut pajak, dan menggunakan kekerasan kepada sebuah korporasi.

Analisis kritis terhadap kontrak 1967 ini menunjukkan bahwa Soeharto secara sadar membuat kalkulasi politik: ia mengorbankan kedaulatan jangka panjang atas sumber daya alam Papua demi stabilitas jangka pendek rezimnya. Freeport memberikan tiga hal yang ia butuhkan: modal segar, stabilitas ekonomi (meskipun semu), dan legitimasi internasional. Dengan menggandeng Freeport, Soeharto mengirim sinyal ke Washington dan para kreditor Barat bahwa Indonesia kini “terbuka untuk bisnis,” sebuah frasa yang dalam bahasa pascakolonial berarti “tanah dan rakyatnya dapat dieksploitasi dengan aturan yang menguntungkan asing.” Bagi Freeport, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan: kepastian hukum di bawah rezim otoriter yang tidak akan diganggu gugat oleh pengadilan atau gerakan sosial, akses ke salah satu cadangan mineral terbesar di dunia, dan yang paling kontroversial, perlindungan keamanan dari militer Indonesia yang terkenal brutal. Simbiosis ini sempurna, tetapi asimetris. Yang tidak mendapatkan apa-apa adalah orang Papua sendiri, khususnya suku Amungme yang tanah keramatnya akan digali, dan suku Kamoro yang sungai dan lautnya akan menjadi tempat pembuangan limbah.

Ketika tambang mulai beroperasi pada 1973, tragedi sosial-budaya segera terjadi. Bagi suku Amungme, gunung tempat tambang berada bukanlah sekadar bukit batu. Itu adalah “mama” mereka, ibu pertiwi yang memberi kehidupan, bagian integral dari kosmologi, ritual, dan identitas mereka. Mereka tidak pernah diajak konsultasi secara bermakna, apalagi memberikan persetujuan yang bebas dan berdasarkan informasi (free, prior, and informed consent/FPIC), sebuah standar yang saat itu bahkan belum dikenal tetapi secara moral seharusnya menjadi dasar setiap interaksi dengan masyarakat adat. Ketika mereka mulai bersuara, aparat militer sudah siaga. Bukan untuk melindungi hak-hak mereka, melainkan untuk “menjaga investasi.” Inilah mekanisme inti dari “kegelapan” yang dimaksud: negara hadir bukan sebagai pelindung rakyatnya sendiri, tetapi sebagai penegak kontrak bagi korporasi asing. Militer menerima dana pengamanan dari Freeport yang kemudian didokumentasikan oleh Human Rights Watch mencapai jutaan dolar per tahun dan sebagai imbalannya, mereka mengintimidasi, menggusur paksa, dan melakukan kekerasan terhadap siapa pun yang dianggap mengganggu operasi tambang. Dengan kata lain, Freeport secara tidak langsung membiayai represi terhadap warga negara Indonesia di tanah mereka sendiri, dan ini berlangsung selama puluhan tahun.

Skala permainan berubah secara dramatis pada 1988 ketika Freeport menemukan Grasberg, hanya tiga kilometer dari tambang pertama. Grasberg bukan tambang biasa; ia adalah salah satu cadangan tembaga dan emas terbesar di seluruh dunia, dengan kandungan emas yang luar biasa tinggi. Penemuan ini mengubah Freeport dari perusahaan tambang biasa menjadi raksasa global. Logika ekstraksi pun menjadi semakin gila. Untuk mengakses Grasberg, Freeport melakukan ekspansi masif yang membutuhkan lebih banyak lahan, lebih banyak air, dan yang lebih parah, menghasilkan lebih banyak limbah. Pada 1991, kontrak baru pun ditandatangani, memberikan Freeport jangka waktu 30 tahun lagi dengan opsi perpanjangan hingga 2041 atau bahkan 2061. Dari sudut pandang hukum bisnis, ini adalah kepastian yang luar biasa. Dari sudut pandang masyarakat adat dan lingkungan, ini adalah vonis mati lambat. Dampaknya langsung terasa: Freeport mulai membuang limbah batuan (tailing) lebih dari 200.000 ton per hari ke sungai Aikwa dan dataran rendah yang menjadi wilayah hidup suku Kamoro. Tailing ini mengandung logam berat beracun seperti tembaga, arsenik, kadmium, dan selenium. Sungai yang dulu menjadi sumber ikan, air minum, dan transportasi berubah menjadi aliran lumpur beracun yang mematikan. Hutan sagu, makanan pokok masyarakat Papua, mati karena akar-akarnya terkontaminasi. Ekosistem muara yang menjadi tempat pemijahan ikan dan udang hancur total. Kehidupan komunitas adat yang selama generasi harmonis dengan alam berubah menjadi perjuangan bertahan hidup di tengah limbah industri.

Laporan Human Rights Watch pada pertengahan 1990-an menjadi dokumen penting yang membuka mata dunia tentang hubungan gelap antara Freeport dan militer Indonesia. Laporan itu secara eksplisit mendokumentasikan bagaimana Freeport membayar jutaan dolar setiap tahunnya kepada TNI dan Polri untuk “jasa keamanan.” Hubungan ini, menurut HRW, berkontribusi langsung pada intimidasi, penggusuran paksa, penahanan sewenang-wenang, dan kekerasan fisik terhadap masyarakat yang hanya ingin mempertahankan tanah mereka. Bahkan, beberapa aktivis lokal dilaporkan disiksa dan dibunuh. Freeport selalu membantah memiliki kontrol langsung atas tindakan militer, tetapi fakta bahwa pembayaran rutin dilakukan dan bahwa militer hadir secara permanen di area tambang menunjukkan adanya hubungan simbiosis yang erat. Di satu sisi, Freeport mendapatkan “perdamaian” untuk operasinya; di sisi lain, militer mendapatkan sumber pendanaan yang besar di luar anggaran negara, yang kemudian digunakan untuk proyek-proyek kotor yang tidak pernah diawasi publik. Inilah inti dari apa yang disebut sebagai “negara-paralel” atau “military business complex” di Indonesia: korporasi asing secara sadar atau tidak menjadi bagian dari mesin represi negara, dengan imbalan akses tanpa batas ke sumber daya alam.

Ironi terbesar dari setengah abad kehadiran Freeport di Papua adalah bahwa wilayah yang menjadi jantung operasi tambang terbesar di dunia, yaitu Kabupaten Mimika, masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Data statistik bertahun-tahun menunjukkan bahwa Papua secara konsisten menempati posisi terendah dalam Indeks Pembangunan Manusia, dengan angka harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan per kapita yang jauh di bawah rata-rata nasional. Bayangkan: emas, tembaga, dan perak senilai puluhan miliar dolar telah mengalir keluar dari tanah ini selama lima dekade, namun masyarakat di sekitar tambang masih kekurangan akses terhadap air bersih, fasilitas kesehatan yang memadai, sekolah yang layak, dan jalan yang baik. Ini bukan lagi sekadar ketidakadilan; ini adalah bentuk pengambilan surplus yang ekstrem di mana nilai yang diekstrak dari alam tidak pernah dikembalikan dalam bentuk kesejahteraan bagi pemilik sah tanah tersebut. Freeport memang membangun beberapa fasilitas umum melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), tetapi para kritikus berpendapat bahwa itu hanyalah “remah-remah” dari meja raksasa, tidak sebanding dengan keuntungan yang diambil dan kerusakan yang ditinggalkan. Lebih dari itu, CSR sering kali berfungsi sebagai mekanisme “greenwashing” dan “social washing” untuk menutupi dampak negatif yang lebih besar.

Pada 2018, terjadi perubahan besar yang dirayakan banyak pihak sebagai “kemenangan kedaulatan”: Pemerintah Indonesia, melalui holding BUMN pertambangan, membeli 51% saham Freeport, sehingga secara resmi Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas di tambang emas terbesar dunia yang berada di tanahnya sendiri. Presiden Joko Widodo menyebut ini sebagai “hari bersejarah” dan simbol bahwa Indonesia kini mengendalikan sumber daya alamnya sendiri. Namun, para aktivis dan akademisi yang kritis langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam: Apakah kepemilikan saham 51% berarti kontrol operasional yang nyata? Apakah struktur manajemen dan pengambilan keputusan benar-benar berubah? Apakah keuntungan sekarang mengalir secara adil kepada masyarakat adat yang tanahnya telah dieksploitasi selama setengah abad? Dan yang paling mendasar, apakah kerusakan lingkungan berhenti? Jawaban dari semua pertanyaan ini, menurut banyak pengamat, adalah “belum.” Divestasi saham adalah kemenangan politik dan finansial bagi elite di Jakarta, tetapi belum terbukti membawa perubahan substansial bagi kehidupan sehari-hari suku Amungme dan Kamoro. Limbah tambang masih dibuang ke sungai, hutan sagu belum pulih, dan masyarakat masih harus berhadapan dengan polusi dan penyakit. Dengan kata lain, “kedaulatan” yang dirayakan itu lebih bersifat nominal—sekadar pergantian kepemilikan saham—daripada kedaulatan riil yang berarti hak untuk menentukan nasib sendiri atas tanah dan hidup mereka.

Dalam konteks inilah pernyataan Odiseus Benal, Ketua Lembaga Adat Suku Amungme, menjadi sangat penting. Ucapannya, “Jangan lubangi mama kami,” adalah ringkasan yang paling puitis dan sekaligus paling menghancurkan tentang makna sebenarnya dari tambang bagi masyarakat adat. “Kami tidak ribut soal siapa pemilik saham,” katanya, menegaskan bahwa perdebatan tentang kepemilikan korporasi di Jakarta adalah sebuah distraksi. Bagi mereka, persoalannya bukanlah apakah Freeport atau Indonesia yang mendapat 51% keuntungan. Persoalannya adalah “kehancuran lingkungan dan tatanan simbol budaya yang rusak harus dipulihkan demi sebuah martabat yang adil.” Kata “martabat” di sini krusial. Masyarakat adat tidak hanya kehilangan sumber penghidupan materi, tetapi juga kehilangan harga diri, identitas, dan hubungan spiritual dengan alam yang telah diwariskan selama ratusan generasi. Kerusakan alam di tanah leluhur mereka, seperti katanya, “tidak akan setara nilainya dengan kompensasi dana berapapun jumlahnya.” Ini adalah pernyataan yang menolak logika kapitalis bahwa segala sesuatu memiliki harga. Bagi suku Amungme, ada nilai-nilai yang tidak dapat diuangkan: kesucian gunung, kebersihan sungai, dan hak untuk hidup secara bermartabat di tanah sendiri.

Akhirnya, analisis tentang Freeport di Indonesia membawa kita pada kesimpulan yang lebih besar: bahwa ini bukanlah cerita sederhana tentang “Freeport jahat dan Indonesia tidak berdaya.” Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah sistem dirancang sejak 1967, di mana keuntungan mengalir ke korporasi global dan segelintir elite politik lokal, sementara masyarakat yang tanahnya diambil justru menjadi pihak yang paling menderita. Sistem ini bukanlah produk kebetulan; ia dibangun secara sadar melalui kontrak, undang-undang, dan kesepakatan rahasia yang mengutamakan kepastian investasi di atas hak asasi manusia. Kolonialisme dulu datang dengan kapal perang, bendera, dan meriam. Hari ini, ia datang dengan buku kontrak setebal ratusan halaman, izin eksplorasi yang ditandatangani pejabat, dan narasi “pembangunan” yang dipasang di papan reklame. Tetapi hasilnya sering kali sama: tanah diambil, masyarakat adat tersingkir dari wilayah leluhurnya, dan kekayaan alam mengalir keluar ke pusat-pusat kekuasaan global. Pelajaran dari Papua untuk seluruh Indonesia dan dunia adalah bahwa kedaulatan atas sumber daya alam tidak akan pernah bermakna selama masyarakat adat tidak memiliki kendali nyata atas tanah mereka, selama kerusakan lingkungan terus diabaikan demi keuntungan kuartalan, dan selama kontrak-kontrak besar masih ditulis untuk melayani korporasi, bukan manusia. Pertanyaan “gimana caranya” Freeport bisa bertahan selama setengah abad akhirnya terjawab: karena ada sistem yang memungkinkannya, dan sistem itu belum sepenuhnya kita bongkar.