Memahami Akar Konflik Papua; Permasalahan dan Tantangan Penyelesaiannya.

Akar Konflik Papua.

Pergolakan di Tanah Papua telah menjadi salah satu isu paling kompleks dan berkepanjangan dalam narasi negara-bangsa Indonesia. Konflik yang berlarut-larut ini bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari berbagai faktor historis, politik, sosial, dan ekonomi yang saling bertautan. Untuk memahami mengapai konflik ini begitu sulit diurai, diperlukan pembedahan mendalam terhadap empat pilar permasalahan utama: narasi sejarah integrasi yang dipersengketakan, praktik kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sistemik, kegagalan pembangunan yang menyeluruh, serta inkonsistensi kebijakan pemerintah pusat yang justru sering kali memperkeruh situasi. Keempat elemen ini membentuk sebuah siklus yang saling menguatkan, di mana kekecewaan historis melahirkan resistensi, yang direspons dengan kekerasan, diperparah oleh ketimpangan ekonomi, dan pada akhirnya tidak ditangani dengan kebijakan yang konsisten dan holistik.

Poin 1: Luka Historis Integrasi Papua dan Duka Pelaksanaan PEPERA 1969.

Pijakan utama konflik Papua terletak pada cara integrasinya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang hingga hari ini menjadi sumber legitimasi sekaligus kontestasi. Untuk memahami dinamika kekinian, kita harus menelusuri kembali jejak-jejak sejarah yang bermula dari era kolonial. Berbeda dengan sebagian besar wilayah Nusantara yang dijajah oleh Belanda dalam waktu lama, status Papua atau saat itu disebut Netherlands New Guinea menjadi bahan sengketa pasca-kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Indonesia, berdasarkan prinsip uti possidetis juris yang menyatakan bahwa wilayah negara baru mewarisi batas-batas wilayah kolonialnya, bersikukuh bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Namun, Belanda memiliki penafsiran berbeda, dengan alasan perbedaan etnis, geografis, dan tingkat perkembangan, mereka berencana untuk mempersiapkan Papua menuju kemerdekaan sendiri. Perbedaan pendapat ini memicu ketegangan diplomatik dan konflik bersenjata yang dikenal sebagai Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1961, dengan tujuan merebut Papua dari Belanda.

Ketegangan ini akhirnya menemui jalan penyelesaian melalui Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Perjanjian ini merupakan kompromi politik internasional yang rumit. Intinya, Belanda menyerahkan wilayah Papua kepada sebuah badan PBB sementara, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang kemudian akan menyerahkan administrasi wilayah tersebut kepada Indonesia. Syarat kunci dari perjanjian ini adalah bahwa Indonesia wajib melaksanakan sebuah penentuan nasib sendiri yang disebut Act of Free Choice (Pepera) pada tahun 1969, di mana rakyat Papua dapat memutuskan apakah mereka ingin tetap bersama Indonesia atau memisahkan diri. Inilah titik krusial yang menjadi sumber polemik berkepanjangan. Dalam benak banyak pemimpin Papua saat itu dan para pendukung kemerdekaan, Pepera diinterpretasikan sebagai sebuah referendum "satu orang satu suara" yang umum dan berlaku universal. Namun, dalam pelaksanaannya, mekanisme yang digunakan sangat berbeda. Indonesia, di bawah pemerintahan Orde Baru Soeharto, menerapkan sistem musyawarah, di mana perwakilan yang ditunjuk berjumlah 1.025 orang yang akan menyampaikan suara atas nama seluruh masyarakat Papua. Metode ini segera menuai kritik. Proses seleksi perwakilan dianggap tidak representatif dan penuh dengan tekanan. Banyak laporan yang menyatakan bahwa tokoh-tokoh pro-kemerdekaan diintimidasi, ditangkap, atau disingkirkan dari proses tersebut. Suasana saat Pepera berlangsung juga diwarnai oleh kehadiran militer Indonesia yang sangat kuat, menciptakan atmosfer ketakutan yang mencekik, di mana kebebasan berekspresi hampir mustahil dilakukan.

Dengan kondisi yang demikian, hasil Pepera pun dapat ditebak: dewan perwakilan secara bulat memilih untuk integrasi penuh dengan Indonesia. Keputusan ini kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504, meskipun tidak tanpa suara sumbang—beberapa negara anggota PBB abstain dan menyatakan keraguan terhadap prosesnya. Bagi pemerintah Indonesia, Pepera 1969 adalah final dan sah secara hukum internasional, menjadi pijakan legal yang tak terbantahkan atas kedaulatan Indonesia di Papua. Namun, bagi banyak orang Papua, peristiwa itu bukanlah "Act of Free Choice" (Tindakan Pilihan Bebas), melainkan "Act of No Choice" (Tindakan Tanpa Pilihan) atau bahkan sebuah pengkhianatan terhadap janji kemerdekaan. Kekecewaan terhadap Pepera inilah yang melahirkan luka kolektif (historical trauma) dan menjadi narasi sentral yang memupuk gerakan kemerdekaan dari generasi ke generasi. Peristiwa historis ini tidak lagi sekadar catatan masa lalu, melainkan telah bertransformasi menjadi alat mobilisasi politik yang powerful, yang terus digunakan untuk memperkuat identitas Papua yang berbeda dan menjustifikasi perjuangan pemisahan diri. Setiap peringatan Pepera bukanlah perayaan integrasi, melainkan pengingat akan "dosa sejarah" yang, dalam persepsi banyak orang Papua, merampas hak menentukan nasib sendiri mereka.

Poin 2: Lingkaran Setan Kekerasan dan Pelanggaran HAM yang Tak Kunjung Terputus.

Dari rahim kekecewaan sejarah itulah, konflik bersenjata dan aksi-aksi perlawanan mulai bersemi. Pasca-integrasi, pemerintah Indonesia memberlakukan pendekatan keamanan yang sangat dominan dalam menangani Papua. Kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah tersebut sangat masif, sering kali dibenarkan dengan dalih menghadapi gerakan separatis yang diwakili oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya. Dalam konteks inilah isu kekerasan dan pelanggaran HAM menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Papua. Pelanggaran HAM yang terjadi bersifat multidimensi, mencakup eksekusi di luar hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, penangkapan sewenang-wenang, dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul. Insiden-insiden besar seperti peristiwa Biak Berdarah pada 1998, pembunuhan Theys Hiyo Eluay pada 2001, serta beragam operasi militer di daerah pedalaman seperti di Nduga, Puncak Jaya, dan Intan Jaya, telah meninggalkan bekas luka yang dalam di hati masyarakat.

Yang menjadi persoalan serius adalah impunitas atau keadaan bebas hukuman yang hampir menjadi budaya. Pelaku pelanggaran HAM, baik dari kalangan militer maupun polisi, sangat jarang diajukan ke pengadilan sipil dan dihukum secara proporsional. Mekanisme hukum internal militer sering kali dianggap tidak transparan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga. Impunitas ini tidak hanya melukai korban, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum dan menciptakan siklus balas dendam yang tak berujung. Setiap tindakan kekerasan dari aparat, meski dimaksudkan untuk memburu kelompok bersenjata, sering kali berimbas pada warga sipil yang tidak bersalah. Hal ini pada gilirannya memicu kemarahan dan radikalisasi, mendorong lebih banyak pemuda Papua untuk bergabung dengan kelompok perlawanan, yang kemudian digunakan sebagai pembenaran untuk operasi keamanan yang lebih besar. Inilah lingkaran setan kekerasan: kekerasan melahirkan kekerasan, dan setiap pihak merasa memiliki justifikasi untuk tindakannya masing-masing. Di tengah situasi ini, masyarakat sipil Papua terjebak sebagai pihak yang paling menderita. Mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan, tidak hanya dari ancaman kelompok bersenjata, tetapi juga dari operasi keamanan negara yang seharusnya melindungi mereka. Laporan dari berbagai lembaga HAM nasional dan internasional terus berdatangan, menggambarkan situasi yang suram, namun penyelesaian yang komprehensif dan berorientasi pada korban masih jauh dari harapan.

Poin 3: Kegagalan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan yang Mencolok.

Di samping persoalan politik dan HAM, konflik Papua juga memiliki dimensi ekonomi yang sangat kental. Papua, khususnya Provinsi Papua Barat, adalah wilayah yang secara paradoks memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah mulai dari emas, tembaga, minyak, gas, hingga hutan namun masyarakat aslinya justru hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Kegagalan pembangunan ini merupakan salah satu penyulut utama ketidakpuasan. Eksploitasi SDA, yang paling mencolok adalah melalui PT Freeport Indonesia, sering kali dipersepsikan sebagai bentuk kolonialisme ekonomi baru. Manfaat ekonomi dari kegiatan ini sebagian besar mengalir ke Jakarta dan pemegang saham asing, sementara masyarakat lokal hanya mendapat remah-remahnya dalam bentuk dana Otonomi Khusus (Otsus) yang pengelolaannya kerap diwarnai masalah korupsi dan inefisiensi. Ketimpangan pembangunan antara Papua dan wilayah Indonesia lain sangat mencolok. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih masih sangat terbatas, terutama di daerah pedalaman. Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas juga sangat minim. Tingkat kematian bayi, gizi buruk, dan wabah penyakit seperti HIV/AIDS masih tinggi, menggambarkan betapa negara hadir secara administratif dan militeristik, tetapi absen dalam pemenuhan hak-hak dasar warganya.

Kebijakan transmigrasi yang gencar dilakukan sejak era Orde Baru juga telah mengubah demografi dan menimbulkan ketegangan sosial-ekonomi. Kedatangan pendatang dari luar Papua, yang sering kali dianggap lebih terampil dan memiliki jaringan usaha yang lebih kuat, menciptakan persaingan tidak seimbang di sektor ekonomi formal dan informal. Masyarakat asli Papua merasa semakin tersingkir dan termarginalisasi di tanah leluhur mereka sendiri. Mereka melihat bahwa lapangan pekerjaan yang layak, terutama di sektor modern, lebih banyak diisi oleh pendatang. Perasaan didominasi secara ekonomi ini memperkuat sentimen etno-nasionalisme dan menjadi bahan bakar bagi gerakan separatis. Dengan kata lain, ketimpangan ekonomi dan kegagalan pembangunan tidak hanya menjadi masalah kesejahteraan semata, melainkan telah bertransformasi menjadi masalah politik yang sangat sensitif. Janji kemakmuran yang diharapkan akan dibawa oleh integrasi justru berbalik menjadi kenyataan pahit berupa pemiskinan struktural dan keterpinggiran. Hal ini semakin mengukuhkan persepsi di kalangan orang Papua bahwa mereka bukanlah bagian dari Indonesia, atau setidaknya, Indonesia telah gagal memenuhi janji dasarnya untuk menyejahterakan mereka.

Poin 4: Inkonsistensi dan Kegamangan Kebijakan Pemerintah Pusat.

Menghadapi kompleksitas persoalan di Papua, respons pemerintah pusat dari masa ke masa sering kali ditandai dengan inkonsistensi dan kegamangan, yang pada akhirnya justru memperkeruh konflik daripada menyelesaikannya. Kebijakan-kebijakan yang diambil cenderung reaktif, tambal sulam, dan tidak memiliki visi jangka panjang yang jelas. Dua pendekatan utama yang selalu berganti dan tumpang-tindih adalah pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan, namun keduanya sering kali tidak berjalan sinergis. Di satu sisi, pemerintah meluncurkan kebijakan-kebijakan yang bersifat afirmatif dan mendorong perdamaian, seperti UU Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua pada tahun 2001. Otsus pada awalnya dielu-elukan sebagai terobosan historis yang memberikan kewenangan luas dan dana yang signifikan kepada Papua untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dengan tujuan mempercepat pembangunan dan melindungi hak-hak masyarakat asli Papua. Namun, dalam pelaksanaannya, Otsus menghadapi banyak tantangan. Masalah korupsi yang merajalela di tingkat lokal membuat dana Otsus tidak tepat sasaran. Selain itu, pemerintah pusat sering kali dianggap setengah hati dalam implementasinya, bahkan melakukan pelemahan terhadap jiwa Otsus, misalnya dengan pemekaran wilayah yang kontroversial yang dinilai sebagai strategi untuk memecah belah kekuatan politik Papua, serta pembatasan terhadap ruang demokrasi seperti pembubaran damai aksi unjuk rasa.

Di sisi lain, bersamaan dengan kebijakan kesejahteraan yang setengah hati, pendekatan keamanan justru sering kali menjadi andalan utama, terutama ketika terjadi eskalasi konflik bersenjata. Pemerintah cenderung mengirimkan tambahan pasukan dan melakukan operasi militer skala besar sebagai solusi instan, yang sayangnya kerap berakhir dengan pelanggaran HAM dan memperdalam dendam masyarakat. Inkonsistensi ini menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan. Masyarakat Papua sulit untuk mempercayai niat baik pemerintah ketika di satu saat mereka diajak berdialog, tetapi di saat yang lain, ruang sipil mereka dikekang dan anak-anak mereka menjadi korban operasi militer. Kebijakan pemerintah juga sering kali tidak menyentuh akar masalah, yaitu rekonsiliasi sejarah atas PEPERA dan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Tanpa mengatasi luka historis ini, upaya apa pun, baik melalui pembangunan maupun dialog, akan terasa hambar dan tidak tulus di mata banyak orang Papua. Pemerintah tampaknya terjebak dalam dikotomi antara "keutuhan NKRI" yang kaku dan "penyelesaian konflik" yang manusiawi. Sikap yang gamang ini, ditambah dengan tidak adanya desain besar penyelesaian konflik yang inklusif dan berkelanjutan, membuat perdamaian di Papua masih menjadi mimpi yang jauh dari kenyataan.

Kesimpulan: Sebuah Konflik Multidimensi yang Menuntut Penyelesaian Holistik.

Konflik Papua adalah sebuah mosaik rumit yang disusun dari kepingan-kepingan sejarah yang pahit, kekerasan yang terus berulang, kegagalan pembangunan yang mencolok, dan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Keempat elemen ini bukanlah entitas yang terpisah, melainkan saling berkait dan membentuk mata rantai konflik yang sulit diputus. Luka sejarah PEPERA 1969 memberikan justifikasi moral dan politis bagi perjuangan kemerdekaan. Perjuangan ini direspons negara dengan pendekatan keamanan represif yang melahirkan pelanggaran HAM dan impunitas, yang pada gilirannya memupuk kebencian dan memperkuat gerakan perlawanan. Situasi ini diperparah oleh kegagalan negara dalam membawa kesejahteraan, yang membuat narasi pemisahan diri semakin menarik bagi mereka yang merasa tertinggal dan terpinggirkan di tanahnya sendiri. Di atas semua itu, inkonsistensi kebijakan pemerintah pusat menjadikan upaya penyelesaian seperti berjalan di tempat, tanpa arah yang jelas dan komitmen yang tulus.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik Papua tidak bisa dilakukan dengan pendekatan sektoral dan parsial. Solusi yang hanya berfokus pada percepatan pembangunan, misalnya, akan gagal jika tidak dibarengi dengan penyelesaian pelanggaran HAM dan rekonsiliasi sejarah. Demikian pula, dialog damai akan kehilangan maknanya jika di lapangan, kekerasan masih terus terjadi. Sebuah pendekatan holistik dan integratif mutlak diperlukan. Pendekatan ini harus mencakup: (1) Keberanian untuk membuka ruang dialog inklusif yang membahas semua persoalan, termasuk persepsi sejarah yang berbeda, dengan melibatkan semua pihak, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini dianggap separatis; (2) Komitmen sungguh-sungguh untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu dan mengakhiri impunitas, guna memulihkan kepercayaan terhadap hukum dan negara; (3) Evaluasi dan pelaksanaan Otonomi Khusus yang lebih autentik, efektif, dan bebas korupsi, dengan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat akar rumput; serta (4) Pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat asli Papua dan mengurangi ketergantungan pada eksploitasi SDA semata. Hanya dengan mengakui kompleksitas masalah dan memiliki keberanian politik untuk menangani akarnya, harapan untuk perdamaian sejati dan keadilan di Tanah Papua dapat diwujudkan.