Dekonstruksi Seruan Hati Seorang Ibu Papua dan Narasi Perlawanan atas Kekerasan Struktural.

Surat Cinta Seorang Ibu
Bagi Anaknya.

Sebuah seruan yang bukan sekadar perintah, melainkan sebuah teriakan dari dalam jiwa yang terluka, sebuah peringatan yang mengandung amarah, kepedihan, dan tekad yang membaja. Dan yang mengatakannya adalah seorang "mama Papua" dengan kalimat yang mengguncang kesadaran: "Saya melahirkan anak bukan untuk dibunuh." Kalimat ini, dalam kesederhanaan dan kedahsyatannya, bukan lagi sekadar ungkapan personal seorang ibu yang berduka. Ia telah bertransendensi menjadi sebuah pernyataan politik, sebuah manifesto kemanusiaan, dan sebuah pisau analisis yang tajam yang membedah lapis-lapis konflik di Tanah Papua. Untuk sekadar mendengar kalimat ini adalah sebuah pengalaman; tetapi untuk benar-benar mencamkannya memahaminya dalam seluruh kedalaman konteks historis, politik, dan kemanusiaannya adalah sebuah kewajiban moral. Analisis ini akan mengeksplorasi mengapa pernyataan ini begitu powerful, dengan membongkar makna di baliknya, menelusuri akar konflik yang melatarbelakanginya, dan membaca seruan ini sebagai sebuah narasi perlawanan yang tak terbantahkan.

Dekonstruksi Sebuah Seruan: Dari Duka Personal ke Pernyataan Politik.

Pada level yang paling mendasar, "Saya melahirkan anak bukan untuk dibunuh" adalah pernyataan universal tentang kodrat seorang ibu. Melahirkan adalah tindakan penciptaan, penuh harapan dan cinta. Ia mewakili masa depan, kelanjutan, dan kehidupan itu sendiri. Dalam konteks ini, "dibunuh" bukan hanya berarti dirampas nyawanya secara fisik, tetapi juga dirampas masa depannya, potensinya, dan haknya untuk tumbuh dalam damai. Tindakan membunuh seorang anak, dengan demikian, adalah pengkhianatan terbesar terhadap hakikat keibuan dan masa depan suatu komunitas.

Namun, ketika kalimat universal ini diucapkan dalam konteks Papua, ia segera bermuatan politis yang sangat spesifik. Kata "dibunuh" di sini jarang merujuk pada tragedi kriminal biasa. Ia secara implisit dan eksplisit menunjuk pada suatu kekuatan suatu entitas yang melakukan pembunuhan tersebut. Dalam narasi yang hidup di masyarakat Papua, kekuatan itu seringkali diidentifikasikan sebagai aparat negara, baik TNI maupun Polri, yang hadir dalam operasi-operasi keamanan untuk membasmi kelompok separatis. Dengan demikian, seruan ini dengan lantang menuduh bahwa negara, yang seharusnya menjadi pelindung warga, justru bertindak sebagai predator yang merenggut nyawa anak-anak mereka. Ini adalah inversi peran yang tragis: dari state as protector menjadi state as perpetrator.

Lebih jauh, pernyataan ini adalah penolakan total terhadap narasi resmi yang seringkali mendiskreditkan korban. Dalam banyak insiden, korban kekerasan pemuda Papua sering dilabeli sebagai "anggota KKB" (Kelompok Kriminal Bersenjata) atau "terlibat dalam kontak tembak". Labelisasi ini adalah upaya untuk mendelegitimasi korban, menggiring opini publik bahwa mereka layak mati karena terlibat dalam kegiatan kriminal atau makar. Seruan "saya melahirkan anak bukan untuk dibunuh" adalah sanggahan paling fundamental terhadap narasi ini. Ia mengembalikan martabat korban sebagai seorang "anak" manusia yang dilahirkan dengan cinta, yang punya keluarga yang merindukan kepulangannya, dan yang hak hidupnya tidak bisa digugat oleh label politik apa pun. Ia menegaskan, "Anak saya adalah manusia, bukan sasaran tembak. Hidupnya berharga, terlepas dari apapun prasangka atau tuduhan yang kau lekatkan padanya."

Dengan memposisikan diri sebagai "mama Papua", seruan ini juga memanfaatkan otoritas moral seorang ibu. Dalam hampir semua budaya, termasuk budaya Papua, seorang ibu adalah simbol kehidupan, pengorbanan, dan kebenaran yang tak terbantahkan. Suara seorang ibu yang meratapi kematian anaknya memiliki daya dobrak moral yang tidak dimiliki oleh pernyataan politik formal dari para elit atau aktivis. Ia bersih dari kepentingan pragmatis, tulus, dan langsung menyentuh naluri kemanusiaan kita yang paling dasar. Dengan menggunakan otoritas moral ini, para "mama Papua" ini berhasil memintas debat politik yang ruwet dan membawa persoalan ke tingkat yang lebih hakiki: tingkat kemanusiaan. Mereka bukan sedang berdebat tentang status politik Papua dalam NKRI; mereka sedang menuntut pertanggungjawaban atas nyawa anak-anak mereka. Ini adalah strategi perlawanan yang sangat canggih dan powerful.

Akar Konflik: Melacak Jejak Darah yang Menghasilkan Ratapan Ibu.

Untuk benar-benar mencermati seruan ini, kita harus menelusuri kembali lorong waktu yang penuh luka di Tanah Papua. Ratapan "mama Papua" hari ini adalah gema dari kekecewaan sejarah yang bermula dari proses integrasi yang bermasalah, yakni Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Bagi banyak orang Papua, Pepera bukanlah "act of free choice" (tindakan pilihan bebas) sebagaimana namanya, melainkan "act of no choice" (tindakan tanpa pilihan). Metode musyawarah yang digunakan, di bawah tekanan militer yang masif dan dengan perwakilan yang tidak benar-benar representatif, melahirkan persepsi bahwa hak menentukan nasib sendiri mereka telah dikhianati. Luka kolektif (historical trauma) ini menjadi narasi dasar yang memupuk gerakan kemerdekaan dari generasi ke generasi. Setiap kali terjadi kekerasan negara terhadap warga sipil di masa kini, ia langsung terhubung dengan kabel bersejarah ini, seolah-olah mengonfirmasi bahwa Indonesia sejak awal adalah entitas penjajah yang tidak sah.

Dari rahim kekecewaan sejarah inilah, konflik bersenjata dan aksi-aksi perlawanan bersemi. Pemerintah Indonesia, khususnya di era Orde Baru dan berlanjut hingga kini, meresponsnya dengan pendekatan keamanan yang dominan. Inilah konteks langsung yang melatari seruan para ibu. Kehadiran TNI dan Polri yang masif di wilayah tersebut, meski dengan dalih menegakkan kedaulatan negara, sering kali berujung pada operasi militer yang berdampak pada warga sipil. Insiden-insiden di daerah pedalaman seperti Nduga, Puncak Jaya, dan Intan Jaya telah berulang kali memakan korban jiwa di kalangan masyarakat biasa para petani, pelajar, dan warga yang tidak bersalah yang terjebak di antara dua pihak yang bertikai.

Yang memperparah luka adalah budaya impunitas atau keadaan bebas hukuman yang hampir menjadi sistemik. Pelaku pelanggaran HAM, baik dari kalangan militer maupun polisi, sangat jarang diadili secara fair dan transparan di pengadilan sipil. Mekanisme hukum internal militer sering kali dianggap sebagai bentuk "pembiaran" yang tidak memenuhi rasa keadilan. Impunitas ini mengirim pesan yang gamblang kepada para ibu yang berduka: "Nyawa anakmu tidak berharga. Tidak ada yang akan bertanggung jawab." Setiap tindakan kekerasan yang tidak dipertanggungjawabkan secara hukum bukan hanya menambah daftar panjang pelanggaran HAM, tetapi juga menjadi bensin yang menyulut kemarahan baru, mendorong lebih banyak pemuda Papua ke dalam pelukan perlawanan, dan pada akhirnya, melahirkan lebih banyak lagi ratapan ibu. Inilah lingkaran setan kekerasan yang menjadi panggung tempat kalimat "saya melahirkan anak bukan untuk dibunuh" diucapkan.

Kegagalan Negara dan Marginalisasi: Konteks Sosial-Ekonomi yang Melatari Keputusasaan.

Ratapan para ibu Papua juga tidak bisa dilepaskan dari kegagalan negara dalam memenuhi janji kesejahteraannya. Papua adalah paradoks yang memilukan: tanahnya sangat kaya dengan emas, tembaga, dan kayu, tetapi masyarakat aslinya sering hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan akses yang minim terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Eksploitasi sumber daya alam besar-besaran, yang paling mencolok oleh PT Freeport Indonesia, bagi banyak orang Papua adalah bentuk kolonialisme ekonomi modern. Manfaatnya mengalir deras ke Jakarta dan para pemegang saham asing, sementara masyarakat lokal sering kali hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri, atau paling banter mendapat remah-remah melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang pengelolaannya kerap diwarnai korupsi.

Kebijakan transmigrasi yang berlangsung puluhan tahun juga telah mengubah lanskap demografi dan sosial-ekonomi Papua. Pendatang dari luar Papua, yang dianggap lebih terampil dan memiliki jaringan, sering kali mendominasi sektor ekonomi formal dan informal di perkotaan. Masyarakat asli Papua merasa semakin tersingkir dan termarginalisasi di tanah leluhurnya sendiri. Perasaan didominasi secara ekonomi ini memperkuat sentimen etno-nasionalisme. Dalam konteks ini, seorang ibu Papua tidak hanya memprotes kematian anaknya akibat peluru, tetapi juga memprotes "kematian" masa depan anak-anaknya yang hidup mereka yang terancam oleh kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan persaingan yang tidak seimbang. Ketika negara absen dalam perannya sebagai penyedia kesejahteraan, dan hadir secara dominan sebagai aktor keamanan yang represif, maka kepercayaan terhadap negara itu pun luluh lantak. Kehidupan yang keras dan tanpa masa depan inilah yang bagi sebagian pemuda membuat perjuangan bersenjata dengan segala risikonya seolah menjadi satu-satunya pilihan yang bermartabat. Dan pada akhirnya, ibu-ibu mereka lagi-lagi yang harus meratapi nyawa anaknya yang gugur.

"Camkan Itu!" sebagai Narasi Perlawanan dan Panggung untuk Perdamaian.

Jadi, apa sebenarnya yang harus kita "camkan" dari seruan "mama Papua" ini? Pertama, kita harus mencamkan bahwa konflik Papua adalah konflik kemanusiaan, bukan sekadar konflik politik atau keamanan. Pendekatan yang hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik tanpa menyentuh persoalan keadilan dan HAM adalah ibarat membangun menara megah di atas kuburan massal yang tidak pernah direkonsiliasi. Fondasinya akan selalu rapuh.

Kedua, kita harus mencamkan otoritas moral dan politik dari suara perempuan Papua. Perempuan, yang sering menjadi korban ganda dalam konflik kehilangan anak, suami, dan harus menjadi tulang punggung keluarga yang tercerai-berai kini berada di garda depan perlawanan tanpa kekerasan (non-violent resistance). Mereka adalah kekuatan sipil yang paling legitimate dan powerful, yang suaranya tidak bisa lagi diabaikan. Dialog damai apa pun di Papua akan cacat dan tidak sah jika tidak melibatkan dan mendengarkan jeritan hati para "mama Papua" ini.

Ketiga, seruan ini adalah sebuah kritik telak terhadap pendekatan keamanan yang berlebihan. Ia menunjukkan bahwa operasi militer, alih-alih menyelesaikan masalah, justru menjadi mesin pembunuh yang memproduksi lebih banyak bibit kebencian dan perlawanan baru. Setiap anak yang tewas adalah sebuah kegagalan strategi keamanan dan sebuah benih konflik untuk puluhan tahun ke depan.

Terakhir, dan yang terpenting, "Saya melahirkan anak bukan untuk dibunuh" adalah sebuah undangan untuk berempati, sebuah pintu masuk menuju rekonsiliasi. Ia mengajak kita semua, khususnya pemerintah Indonesia dan masyarakat luas di luar Papua, untuk melihat orang Papua bukan sebagai musuh atau separatis, tetapi sebagai manusia sederajat yang memiliki ibu yang mencintai mereka, yang memiliki harapan yang sama akan kehidupan yang damai, dan yang hak hidupnya sama sakralnya dengan anak-anak kita di Jawa, Sumatera, atau Sulawesi.

Kesimpulan: Dari Mencamkan ke Bertindak.

"Mama Papua, saya melahirkan anak bukan untuk dibunuh." Ini lebih dari sekadar kata-kata. Ini adalah dokumen hidup, sebuah monumen bagi yang telah tiada, dan sebuah kompas moral bagi kita semua yang masih hidup. Untuk mencamtinya berarti berkomitmen untuk mengubah status quo. Ini berarti menuntut pertanggungjawaban negara atas setiap nyawa yang melayang, mengakhiri impunitas, dan secara serius membangun jalan perdamaian yang inklusif dan bermartabat. Ini berarti mendengarkan, benar-benar mendengarkan, suara-suara yang selama ini dibungkam oleh gemuruh senjata dan retorika politik yang kering.

Perdamaian di Papua tidak akan dimulai dengan penandatanganan perjanjian di meja hijau oleh para jenderal atau politisi. Perdamaian sejati akan dimulai ketika teriakan hati seorang ibu yang kehilangan anaknya didengar, diakui, dan direspons dengan tindakan nyata untuk menghentikan penyebab deritanya. Ketika kita semua, sebagai sebuah bangsa, benar-benar mampu mencamkan pesan sederhana namun mendalam ini, barulah kita akan menemukan pijakan yang kuat untuk membangun sebuah masa depan di Tanah Papua di mana setiap ibu dapat melahirkan anaknya dengan keyakinan bahwa anak itu akan hidup, tumbuh, dan bermimpi dalam damai. Camkan itu!