Cerita Singkat Perjalanan Penulis Buku Papua Road Map.

Cerita Singkat Penulis Buku Papua Road Map.

Penelitian LIPI.

Banyak orang2 mengutip atau menyebut2 buku ini jika mendiskusikan atau menganalisa politik Papua. Tapi banyak yg tidak faham pemikiran dibelakang ditulis dan diterbitkannya buku ini. 

Maka dari itu latar pemikiran dari buku yg terbit 2010 ini perlu saya buka sedikit. .

Saya dan Doktor Muridan adalah dua orang yg berada di tengah2 masyarakat Papua yg bangkit setelah reformasi di 1998. Muridan masuk ke Papua sebagai Antropolog di tahun 1995, krn saat itu baru kelar S2 di UI. Saya masuk ke Papua di tahun 96, sbg investigator pelanggaran HAM yg ditugaskan Komnas HAM. Saya bertemu Muridan di Timika dan Jayapura ketika saya melatih beberapa orang untuk bisa melakukan investigasi dan menulis laporan. 

Saya cepat akrab dgn Muridan di Papua, krn kami sudah saling kenal sebelumnya karena kami sama2 alumni UI. Muridan 3 tahun diatas saya di FS UI. Selama di Papua kami sering bertemu dan diskusi. Kami berdua kerap hadir dalam pertemuan2 atau diskusi tokoh muda dan senior Papua. 

Dari diskusi2 yang panjang dan keliling hampir banyak daerah se Papua dan mengikuti gemuruh perubahan politik dan peristiwa ke peristiwa dari dekat, maka kami memiliki cara pikir hampir  sama dalam melihat permasalahan Papua. Kami mencoba memadukan cara pikir Antropologis dan Sejarah, Politik serta HAM. Keempat cara pandang itu kami padukan untuk memotret permasalahan Papua. 

Ketika keadaan berubah cepat setelah tahun 2004, kebetulan di tahun itu saya baru kelar S2 Ilmu Politik dan Muridan sedang menyelesaikan PhDnya di Belanda. Kami bertemu di LIPI. Muridan adalah seorang peneliti di Pusat Pengkajian Politik di LIPI. Beberpa diskusi di LIPI itu lah Muridan memyampaikan bahwa akan menulis buku tentang upaya mencari jalan keluar bagi permasalahan Papua. Serta dlm penulisan itu akan melibatkan bbrp orang peneliti muda, sbg ajang latihan meneliti dgn langsung terlibat di lapangan. 

Ada beberapa dasar pemikiran yg melatari  Papua Road Map itu. Proses penelitian lapangan dan penulisan buku ini hampir 4 tahun. 

Pertama, Oronomi Khusus yg dilaksanakan 2002 sampai 2007  oleh banyak kalangan di Papua dipandang belum menjawab permasalahan. Apa lagi ketika di 2005 terjadi adanya perundingan GAM dgn Pemeeintah di Helsinki. Hal itu memicu adanya imajinasi politik baru di Papua. 

Kedua, beberapa tokoh senior di Papua kian mendapat dukungan massa dalam mengekspresikan aspirasi politiknya. Meskipun tokoh utamanya,  Theys tiada. Keberadaan tokoh2 itu, menjadi representasi dari aspirasi khalayak umum di Papua. Kami memandang hal itu sbg kesempatan bagi Pemerintah untuk saling berbicara (berdialog) dgn tokoh2 tersebut secara langsung. 

Ketiga, faktor Presiden SBY sendiri. Saat itu kami memandang Presiden SBY adalah modalitas besar untuk menciptakan perdamaian di Papua. Karena SBY berlatar militer, sehingga asumsinya SBY bisa menjelaskan kepada militer, pentinganya suasana damai bagi masa depan Papua. Serta tokoh2 Papua saat itu juga tumbuh kepercayaan kepada SBY krn baru saja menciptakan perdamaian di Aceh melalui meja runding. 

Ketika buku ini diterbitkan, SBY baru saja memenangkan Pilpres periode ke duanya di 2009. 

Dengan tiga latar begitu lah, buku PRM ini disusun dgn fasilitasi dari LIPI. Nah, jika anda2 mau membicarkab jalan keluar bagi Papua sekarang maka bicara lah dgn pengagas buku ini. Sebab empat permasalahan besar yg dituliskan dlm buku ini merefleksikan kondisi di Papua dan Jakarta saat itu. Buku ini sdh 15 tahun, kondisi di Papua dan Jakarta telah berubah banyak. Oleh karena itu rumusan2 baru perlu dibuat, sambil merefleksikan kandungan dr buku PRM ini. 

Tentu sikap pro dan kontra atas buku ini di awal terbitnya terjadi. Sebagian pejabat tinggi pemerintah memandang sinis dan ngomel2 terhadap buku ini. Sementara di Papua juga muncul sikap curiga dan anti terhadap buku ini. Atas semua sikap itu, kami berdua bawa kalem aja. Namun, sekarang saya kembali mendengar sayup2  ada yg kembali membahas buku ini. Apa lagi skrng ada kebijakan baru pemerintah, yaitu dibentuknya Komite Eksekutif untuk Papua. 

#papuaroadmap

Amirudin Al Rahab